Belajar Pengantar Ilmu Hukum

Mata kuliah “Pengantar Ilmu Hukum” merupakan matkul yang memiliki bobot SKS paling tinggi (bersama dengan Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana) di Fakultas Hukum, khususnya Universitas Lambung Mangkurat. Berhubungan dengan metode perkuliahan biasanya sama saja dengan mata kuliah lainnya, pada saat dulu saya menempuh mata kuliah ini tahun 2008 diajarkan oleh Bapak Riduan Syahrani, Djoni S Gozali, Mispansyah, Rahmida Erliyani dengan metode pengajaran tim dosen. Cara belajar yang paling baik adalah mendengarkan, memiliki slide presentasi dan mencatat atau paling tidak memahami penjelasan keempat dosen itu. Ada anggapan di mahasiswa angkatan kami, bahwa belajar untuk UAS/Final Tes nya cukup dari catatan kuliah saja, karena semua soalnya dari perkuliahan yang diberikan. Mungkin berbahagialah kalian yang mengikuti seluruh perkuliahan tanpa sekalipun absen, atau yang catatannya lengkap. Hehehe

Saya cuma ingin memberikan gambaran pertanyaan saat Ujian Akhir Semester matkul Pengantar Ilmu Hukum ini. Dibawah saya lampirkan 19 contoh soal UAS PIH beberapa tahun yang lalu, tapi sama sekali itu bukan patokan meskipun seringkali ada beberapa soal yang masih relevan dan dipakai dari tahun ke tahun. Selain itu, kata kunci untuk menghadapi UAS PIH adalah memahami :

  • Perihal kaedah hukum/ norma hukum, jenis dan perbedaan-perbedaannya
  • Perihal Subjek Hukum, baik natuurlijk-person maupun rechts-persoon. Pahami istilahnya, perbedaannya antara keduanya. 
  • Nilai dasar hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pahami perbedaan dan esensi dasarnya.
  • Hukum dan pemberian sanksi bagi pelanggar-pelanggarnya serta keringanan dan penghapusan hukuman
  • Faktor-Faktor Penegakan Hukum
  • Asas-asas hukum
  • Macam-macam sumber hukum, dan lain-lain

Dibawah ini ada contoh soal-soal PIH, tapi hanya untuk dipelajari ya, belajar yang rajin plus jujur. Dan usahakan dapat nilai A karena SKS nya tinggi. Haha

1. Ukuran atau patokan kepantasan manusia bertingkah laku didalam kehidupannya bermasyarakat seringkali disebut dengan istilah :

A. Kesopanan
B. Anugerah
C. Kaedah
D. Etika prilaku

2. Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses dalam pemberlakuan
A. Keinginan masyarakat
B. Kepentingan penegak hukum
C. Norma – norma hukum
D. Tujuan politik hukum

3. Dalam membicarakan hukum maka seringkali kita tidak dapat lepas dari pemahaman kita akan adanya tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu kecuali :
A. Yuridis formal
B. Kegunaan hukum
C. Keadilan hukum
D. Kepastian hukum

4. Keberlakuan hukum secara yuridis berarti pula :
A. Berlakunya hukum diukur dengan melihat kepada kepantasan keadilan di masyarakat.
B. Berlakunya aturan hukum disesuaikan dengan kaedah formal yang lebih tinggi.
C. Berlakunya hukum harus memperhatikan nilai-nilai dasar hukum
D. Berlakunya hukum menurut ukuran kehendak masyarakat umum

5. Norma atau kaedah sosial dimasyarakat dapat dibedakan pada dasarnya perbedaaan itu terlihat dari segi:
A. Keberlakuannya di masyarakat
B. Kesungguhannya untuk ditegakkan
C. Sumbernya dan legitimasi sanksinya
D. Proses penerapannya

6. Kaedah sosial yang sangat berhubungan dengan ahklak atau moral manusia adalah :
A. Kaedah Kesusilaan
B. Kaedah kesopanan
C. Kaedah keagamaan
D. Kaedah hukum

7. Kerangka dasar dalam pemahaman terhadap hukum tidak terlepas dari tiga pokok bidang kajian yang sangat berpengaruh terhadap hukum, yaitu :
A. Ilmu hukum, politik hukum dan ajaran hukum murni
B. Sosiologi hukum, kerangka hukum dan pemikiran alami hukum
C. Politik hukum, sosiologi hukum, dan filsafat hukum
D. Teori hukum, filosofis hukum dan nilai dasar hukum

8. Kaedah – kaedah positif merupakan kaedah yang ditentukan oleh manusia dan keberlakuan kaedah yang lebih rendah pada dasarnya bergantung pada :
A. Kaedah hukum yang umum
B. Kaedah fundamental
C. Kaedah yang lebih tinggi
D. Kaedah positif

9. Menurut teori “Stufenbau“ dari Kelsen bahwa kaedah positif itu dapat berupa kaedah-kaedah sebagaimana disebutkan di bawah ini, kecuali :
A. Kaedah-kaedah individual dari badan pelaksana hukum
B. Kaedah manusiawi yang harmonis
C. Kaedah–kaedah umum dalam undang-undang atau kebiasaan
D. Kaedah–kaedah konstitusi

10. Dari sudut isinya maka kaedah hukum mengandung tiga macam kaedah sebagaimana disebutkan dibawah ini, kecuali :
A. Kaedah yang berisikan suruhan (Gebod)
B. Kaedah yang berisikan sanksi (sanction)
C. Kaedah yang berisikan larangan (verbod)
D. Kaedah yang berisikan kebolehan (mogen)

11. Dari segi sifatnya maka kaedah hukum itu ada yang berisikan suruhan dan larangan disebut sebagai kaedah yang bersifat imperatif, sedangkan kaedah hukum yang berisikan kebolehan disebut sebagai kaedah yang …..
A. Sosiologis pasif
B. filosofis yuridis
C. Fakultatif
D. Teori hukum

12. Peraturan hukum yang baik pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek, yaitu :
A. Aspek sosiologis, aspek teori dan ilmu hukum
B. Aspek sosiologis, filosofis dan yuridis
C. Aspek yuridis, aspek harmonis dan kepantasan
D. Aspek normative, aspek empirisme, dan sosiologis

13. Perbedaan orang dalam memandang atau menilai sesuatu kejadian atau perbuatan atau pelanggaran hukum, hal ini kadang disebabkan oleh adanya ……
A. Teori hukum yang berbeda
B. Tiga nilai dasar hukum yang berbeda
C. Ajaran hukum murni
D. Aspek yuridis formal

14. Dalam pemberlakuan norma hukum seringkali diikuti dengan pemberian sanksi Hukum. Tetapi dalam keadaan tertentu menurut ilmu hukum sanksi itu dapat saja tidak berlaku karena disebabkan oleh berbagai alasan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu :
A. Alasan pembenaran dan alasan pembebasan dari kesalahan
B. Alasan filosofis dan yuridis
C. Alasan moralitas
D. Alasan politik dan kekuasaan

15. Alasan pembenaran dan penghapusan anasir hukum menurut ilmu hukum, meliputi, kecuali :
A. Keadaan darurat ( noodtoestand )
B. Pembelaan diri secara darurat (Noodweer);
C. Keadaan putusan yang berkekuatan hukum tetap ( In kracht)
D. Menjalankan perintah hk / kekuasasaan yg sah

16. Salah satu alasan pembebasan kesalahan adalah overmacht, atau keadaan terpaksa, Menurut ilmu hukum, keadaan terpaksa itu dibedakan dalam keadaan yang bersifat :
A. Tetap dan sementara
B. Aktuil dan faktuil
C. Sederhana dan kokoh
D. Semua jawaban salah.

17. Pada dasarnya peraturan hukum itu bersifat diam atau pasif atau tidak bergerak, ia akan bangun dan bergerak apabila ada yang menggerakkannya, yaitu adanya
A. Kekuasaan pemerintah terhadap peraturan yang ada.
B. Kekuatan masyarakat umum mengubah peraturan.
C. Kejadian atau peristiwa hukum yang melanggar peraturan itu
D. Aspek yuridis formal.

18. Apakah politik suatu Negara berpengaruh kepada hukum positif Negara tersebut, jelaskan!

19. Jelaskan keterkaitan atau hubungan antara peraturan hukum dengan norma hukum!

Categories: Pengantar Ilmu Hukum | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: