Lunturnya Wawasan Kebangsaan di Indonesia (Telaah Kritis atas Kemandekan Hukum dalam Mengatur Masyarakat)

bendera_indonesia_74681d

Oleh : Fazlur Rahman AS, ditulis pada 6 November 2012

Tidak pernah berhenti dan lelahnya kita bersyukur mengingat-ingat kembali tentang apa yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada kawasan tanah yang bernama Indonesia. Begitu indah dan kaya rayanya Indonesia, sampai-sampai melekat julukan “heaven earth” atau tanah surga. Tidak hanya keindahan alam dan segala sumber daya yang ada, tapi juga kekayaan berupa kebudayaan, bahasa, ras, etnis dan agama. Untuk itu diikatlah segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam suatu platform bersama yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, setidaknya hal ini bertahan selama 67 tahun lebih semenjak Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya sendiri.

Tentu saja muncul berbagai macam diskursus mengenai kebhinnekaan yang terdapat di Indonesia. Untuk itu adalah hukum yang menjadi patron hidup bersama, hal ini tidak lepas dari kesepakatan para founding fathers untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, negara yang melandaskan seluk beluk kehidupan berdasarkan hukum. Hukum sejatinya menjadi tuntunan untuk menciptakan masyarakat yang diidam-idamkan, dengan bersandar pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Namun adakalanya hukum tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki, dengan beberapa faktor-faktor yang ada, hukum tidak mampu mencapai apa yang seharusnya dihendaki. Mengenai kemajemukan itu sendiri, adalah sebuah wawasan kebangsaan dimana kita dapat mengamati berbagai kata-kata kunci dalam pembangunan hukum, seperti budaya, suku bangsa, ras ataupun toleransi beragama yang mesti diperhitungkan dalam penegakan hukum. Namun pada saat ini kembali dipertanyakan atas kelunturan wawasan kebangsaan tersebut, sedangkan kelunturan wawasan kebangsaan yang berdampak pada masyarakat tentunya menjadi biimplikasi terhadap hukum. Muncul pertanyaan, apakah hukum sudah dapat mengondisikan masyarakat.

Peristiwa-peristiwa yang mencerminkan kelunturan nilai wawasan kebangsaan itu dapat kita cermati dari kembali maraknya kasus-kasus perpecahan dalam masyarakat, contoh konkret terakhir terjadi di Lampung berupa pertikaian yang melibatkan dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang etnis meskipun ditengarai dipicu oleh sebuah insiden kecil berupa pelecehan seksual namun ternyata hal tersebut meluas dan merembet sehingga meretas menjadi pohon permasalahan yang menjadi momok. Kasus lainnya yaitu perseteruan menyangkut masalah kepercayaan beragama yang terjadi di Sampang, Madura. Kedua contoh teraktual itu bukan sesuatu yang baru, mengingat negara ini sudah memiliki preseden buruk serupa di masa lalu, seperti kasus yang terjadi di Ambon, Sampit dan Sambas yang bertautan dengan permasalahan yang tidak terlepas dari permasalahan primordial atau SARA.

Berangkat dari latar belakang diatas, keberadaan hukum jelas dipertanyakan, bagaimanakah sebenarnya konsepsi hukum yang sesuai dengan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia agar kelunturan terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan tidak terus tergerus dan disempadani dengan pertikaian antar masyarakat Indonesia sendiri.

 

Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis membatasi pembahasan dengan mencermati secara kritis analitis perihal kemandekan hukum dalam mengatur masyarakat dengan kelunturan wawasan kebangsaan sebagai indikatornya untuk melihat hubungan dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Untuk itu penulis menggunakan teori-teori terbentuknya negara dan bangsa, tujuan hukum dan aspek-aspek sosial berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

Pembahasan

  1. Konsep Negara dan Bangsa Indonesia

Setiap negara yang ada dan terbentuk oleh masyarakatnya, tentunya memiliki sejarah dan pemaknaan yang panjang serta berbeda-beda satu sama lain. Pertama, mengenai konsep sebuah bangsa. Menurut Ernest Renant, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah satu, apabila semua manusia yang hidup di dalamnya mempunyai kehendak untuk bersatu maka sudah merupakan suatu bangsa. Otto Bauer menuturkan bahwa bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persaman nasib dan kesatuan karakter, kesamaan watak yang lahir dari kesamaan derita dan keberuntungan yang sama. Hans Kohn mengartikan bangsa sebagai buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Sedangkan Jalobsen dan Lipman juga mendefiniskan bangsa sebagai kesatuan budaya dan kesatuan politik. (Suprapto, 2000)

Sedangkan mengenai konsep sebuah negara beberapa ahli memberikan gambarannya, Aristoteles misalnya menyatakan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang lebih baik. Jean Bodin berpendapat bahwa negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Herman Finer menambahkan bahwa negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Roger H. Soltau juga menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Sedangkan Harold J. Laski menguraikan negara sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. (Suprapto, 2000)

Sedangkan dalam terbentuknya negara Indonesia kita dapat menilik dalam teori yang menjelaskan asal mula terbentuknya negara, yaitu :

  • Teori hukum alam, negara terbentuk dengan alami dikarenakan kondisi alam, pertumbuhan manusia dan kemudian menjadi negara.
  • Teori ketuhanan, hal ini dikaitkan dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan.
  • Teori perjanjian/konsensus, karena kondisi alam yang berubah, timbulnya kekerasan, dan kesadaran manusia untuk bersepakat membentuk sebuah wadah yang dinamakan negara.
  • Teori penaklukkan, bahwa negara muncul karena sekelompok manusia yang merambah suatu daerah dan membentuk negara.

Selain keempat hal tersebut negara juga dapat terbentuk dikarenakan pertama, pemberontakan terhadap negara jajahannya (misalnya Amerika Serikat kepada Inggris pada tahun 1776). Kedua, dapat pula suatu negara lahir karena peleburan/fusi antara beberapa negara yang ada menjadi satu negara baru (misalnya Jerman bersatu pada tahun 1871). Ketiga, negara ada dalam suatu wilayah yang belum ada rakyatnya atau belum ada pemerintahan. Keempat, negara yang melepaskan diri dari yang menguasainya serta menyatakan diri sebagai negara yang baru.

Dari penjelasan diatas sudah diperoleh gambaran, bahwa terbentuknya Indonesia memang karena menyatakan diri sebagai negara baru dan melepaskan diri dari penjajah, kemudian para founding fathers memiliki kesepakatan untuk membentuk negara yang terbentang di nusantara. Melihat keberagaman yang ada maka disepakatilah sebuah formulasi republik dengan format bentuk negara berupa negara kesatuan (M. Rifqinizamy, 2010).

Negara yang membentuk bangsa, itulah konsep yang dapat diterima di Indonesia. Kemajemukan masyarakat, ragam suku bangsa dan bahasa kemudian dikumpulkan dalam wadah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rakyatnya menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia. Akbar Tandjung, Ketua DPR RI periode 1999-2004 turut menjabarkan bahwa Indonesia hadir tidak lepas dari konsep kehadiran sebuah negara-bangsa (nation-state) yang tumbuh dari kesadaran nasionalisme para pejuang dan Bapak Bangsa (the founding fathers). Munculnya kesadaran berbangsa, merupakan satu modal mendasar yang amat penting artinya bagi kehadiran bangsa Indonesia. Di situlah peran nasionalisme hadir dan mewarnai hadir dan berkembangnya sebuah bangsa. Akbar Tandjung sendiri menilai bahwa dalam konteks ini maka bangsa adalah sebuah komunitas pasca-primordial di mana realitas pluralisme atau kenyataan kemajemukan bangsa bukan lagi dipandang sebagai masalah, tetapi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, dan justru merupakan modal utama bangsa itu.

2. Wawasan Kebangsaan serta Aspek Hukum dan Sosial dalam Masyarakat

Seperti dikemukakan diatas, sebagai negara yang membentuk bangsa, Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi aras yang ideal dalam menjembatani hubungan hukum dengan masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya, atau hubungan masyarakat dengan pemerintahnya. Keragaman yang ada pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan mandeknya hukum mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Memang benar adanya seperti diungkapkan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa problema dasar yang pada mulanya dihadapi para perintis kemerdekaan dan pendiri Republik Indonesia adalah bagaimana membangun suatu kehidupan berbangsa diatas landasan keberagaman sosial-budaya yang berakar tunjang dalam-dalam di suatu substruktur yang disebut suku, suku bangsa atau satuan kolektif lain yang kultural, atau religius kultural sifatnya. (Soetandyo Wignjosoebroto,2002)

Untuk itulah sejak dulu terdapat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang, menjadi suatu kebiasaan baik, yaitu sikap tepa salira/saling menghormati antar masyarakat yang berbeda-beda, atau sikap toleransi antarumat beragama. Namun ternyata wawasan kebangsaan yang terdiri dari aspek-aspek saling hormat menghormati, saling menghargai itu sepertinya telah luntur. Kita tidak dapat mengingkari realitas sosial yang terjadi.

Pertanyaan berikutnya adalah dimanakah peranan hukum.

Hukum terlebih di Indonesia selayaknya menjadi panglima dan penuntun masyarakat. Ia tentu saja berkaitan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat (the living norm). Mengenai hubungan yang seharusnya dapat ditelaah dari pemikiran Roscoe Pound dengan idiom klasiknya mengenai hukum Law as a tool of social engineering atau hukum sebagai alat dalam perekayasa sosial. Maksud yang terkandung didalamnya tidak lain hukum harusnya dapat menjadi alat untuk mengondisikan atau mewujudkan kondisi yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan pula dengan adagium klasik lainnya, bahwa disisi lainnya hukum itu biasanya tertinggal dari realitas masyarakat (Hetrecht hink achter de fectein aan).

Kedua  pendapat mengenai momentum adanya hukum diatas tidak perlu dipertentangkan, justru sebaliknya. Terkadang hukum dapat dibentuk terlebih dahulu untuk mengondisikan keadaan tertentu dalam masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur, agar masyarakat lebih tertib dalam berperilaku. Sedang disisi lainnya juga harus disadari bahwa hukum seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat. Untuk itu harus ada sinergi yang baik oleh pembuat hukum, agar hukum dapat mencapai tujuannya guna memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kemudian daripada itu, sebuah keniscayaan jika hukum dilapangan terdapat ketidaksesuaian dengan harapan permulaan. Itu sudah bicara empiris hukum dimana menurut Soerjono Soekamto paling tidak terdapat 4 faktor-faktor penegakan hukum. Pertama, adalah faktor hukum itu sendiri, hukum yang dibuat dengan baik dapat menjadikan praktiknya dilaksanakan dengan baik, namun hukum yang dibuat dengan amburadul sudah pasti akan memberikan dampak yang buruk pula. Kedua, faktor penegak hukumnya, sebaik apapun produk hukum yang ada namun tidak dibarengi dengan kualitas aparat penegak hukum yang baik, tentu saja akan terjadi ketidaksinkronan. Ketiga, adalah faktor sarana-prasarana hukum dalam rangka membantu aparat penegak hukum menegakkan aturan termasuk didalamnya adalah penerapan teknologi. Keempat, adalah sebuah pembentukan budaya hukum masyarakat yang tidak kalah penting, agar masyarakat siap dengan produk hukum yang dibuat, dan tidak terjadi pelanggaran yang tidak perlu.

Nah, diatas kertas hubungan antara wawasan kebangsaan dengan segala aspek hukum yang mendukungnya seharusnya membuat rasa ketertiban masyarakat. Jika diambil dari contoh kasus yang disebutkan dalam bagian latar belakang, maka jelas wawasan kebangsaan yang mulai luntur akibat adanya rentetan permasalahan menyangkut perbedaan dan keragaman bangsa tadi tidak didukung dengan sarana penegakan hukum yang mumpuni, baik dari sisi produk hukum yang tidak mampu melindungi kalangan masyarakat tertentu, atau aparat penegak hukum yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Dari sini terlihat hubungan yang jelas, bahwa semakin luntur wawasan kebangsaan itu dan semakin buruk penegakan hukum yang ada, maka arah pembangunan hukum menjadi semakin tidak jelas.

3. Hukum dalam Menuntun Masyarakat

Hubungan antara wawasan kebangsaan yang mestinya mendukung pembangunan hukum dan hukum yang semestinya mendorong wawasan kebangsaan agar tetap terjaga memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Semestinya hukum sebagai pedoman kehidupan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diolah seefektif mungkin. Dalam konteks keberagaman ini, semestinya kebijakan-kebijakan nasional harus cenderung terproses sebagai diskursus atau kesepakatan masyarakat yang majemuk, tujuannya agar semaksimal mungkin semua kepentingan dapat terakomodir, bukan justru terkooptasi. Berkaca kembali dari permasalahan pertikaian etnis yang melibatkan SARA, pemerintah mesti meninjau dengan baik pengaturan mengenai wilayah transmigrasi (pertikaian yang disebabkan perselisihan antara warga asli dan warga pendatang, terjadi di Sampit, Sambas dan Lampung), aturan mengenai kependudukan dan jaminan keamanan bagi pemeluk agama/kepercayaan tertentu (kasus penyerangan penganut Ahmadiyah, serta kasus pengusiran warga Syiah di Sampang). Mengapa negara yang harus repot-repot menjamin itu semua? Tidak lain jawabannya adalah karena itu yang menjadi tujuan negara, ketika negara tidak mencapai tujuannya, pantaskah ia disebut negara. Bukankah demikian sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Penutup

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan :

  1. Indonesia merupakan negara yang membentuk bangsa, menempatkan platform Bhinneka Tunggal Ika sebagai penuntun kemajemukan sosial budaya.
  2. Nilai-nilai wawasan kebangsaan semakin luntur, terlihat dari indikator banyaknya pertikaian/perselisihan antarwarga masyarakat dengan latar belakang SARA.
  3. Hukum mengalami kemandekan dalam penegakannya dikarenakan beberapa alasan, dengan semakin lunturnya nilai wawasan kebangsaan maka akan semakin untuk merasakan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya jika wawasan kebangsaan dan hukum dapat memainkan peranannya masing-masing dengan baik maka tentunya tujuan negara akan lebih mudah tercapai.

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

  1. Hukum harus dibuat berdasarkan konsensus bersama, agar semua kepentingan dapat terakomodasi.
  2. Harus ada penelaahan kembali atas peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, baik di bidang transmigrasi, kependudukan, agama, bahkan mengenai pemerintahan daerah sebagai ujung tombak hubungan negara dengan rakyatnya.
  3. Harus ada penegasan kembali mengenai peranan hukum dalam meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, keduanya yang biimplikasi mengharuskan negara mengatur sebaik mungkin agar tujuan negara dapat tercapai.
Categories: Sosiologi Hukum | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: