Membangun Budaya Berasuransi

Oleh : Fazlur Rahman AS
Dibuat pada 31 Mei 2011 (Tugas Hukum Asuransi Program S1 Ilmu Hukum, Unlam, Banjarmasin)

 asuransi

Asuransi yang dalam bahasa Inggris disebut insurance dapat dimaknai sebagai suatu alat peralihan resiko. Meminjam pemikiran Sri Redjeki Hartono, asuransi dimaksudkan sebagai wahana untuk mengadakan peralihan resiko dari pihak yang satu tertanggung dialihkan kepada pihak lain yaitu penanggung (2001 : 72).

Selanjutnya dalam hukum positif mengartikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu (Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum KUHD).

Sederhananya, asuransi dapat dipersepsikan sama dengan orang yang membayar kerugian yang sedikit pada masa sekarang agar dapat menghadapi kerugian – kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya dalam asuransi kebakaran, seseorang mengasuransikan rumah, pabrik atau tokonya kepada perusahaan asuransi. Orang tersebut harus membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Dan jika seandainya terjadi kebakaran, maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian – kerugian yang disebabkan oleh kebakaran itu.

Untuk melaksanakan itu diperlukan sebuah badan usaha perasuransian. Hermawan Darmawi mengemukakan bahwa usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya didalam kegiatan perlindungan resiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat melalui premi peserta asuransi (2000 : 1).

Dalam hal ini Pasal 21 Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan usaha perasuransian sebagai berikut :

“Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Asuransi memiliki berbagai macam bentuk sesuai fungsi, prosedur dan ketentuan masing – masing. Misalnya ada asuransi wajib dan sukarela. Asuransi wajib misalnya seperti Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Asuransi Pensiun, dan sebagainya. Dari jenisnya dapat diinventarisir ada berbagai jenis asuransi seperi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan dan sebagainya.

Manfaat asuransi dititikberatkan sebagai cara untuk mengalihkan resiko kerugian yang mungkin akan kita alami, dengan membayar sejumlah premi maka peserta asuransi (tertanggung) akan mendapatkan jaminan terhadap resiko atau peristiwa yang tidak tentu (evenement), sesuai yang tercantum didalam perjanjian. Contoh nyata misalnya dalam asuransi jiwa, pihak keluarga dari peserta asuransi mendapatkan polis / pembayaran dari pihak perusahaan asuransi. Dalam hal perdagangan, asuransi sangat dibutuhkan sebagai jaminan peralihan resiko jikalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, misalnya perampokan atau kebakaran. Asuransi dimaksudkan agar pesertanya mendapatkan ketenangan dan jaminan dari kerugian yang belum pasti akan terjadi.

Sayangnya asuransi di Indonesia masih kurang dipahami dengan begitu benar. Sekarang ini asuransi hanya dimaknai dalam aspek bisnis saja. Padahal asuransi menyangkutpautkan beberapa hal penting dalam aspek ekonomi dan sosial. Asuransi dapat menjadi penjaga gawang terhadap investasi kita, baik rumah, toko, atau dalam bentuk lain. Namun asuransi juga dapat menjadi sarana perlindungan diri / keluarga dari kemungkinan buruk dalam kehidupan. Hal ini dapat dirasakan contohnya dalam asuransi jiwa dan asuransi pendidikan.

Perkembangan asuransi di Indonesia akhir – akhir ini dapat dikatakan cukup baik. Tercatat peningkatan premi pertanggungan baru naik sebesar 115 % dari tahun 2009. Pertumbuhan aset perusahaan perasuransian secara keseluruhan naik 41,4 % dari tahun 2009, sedangkan total klaim juga naik 13 % ketimbang tahun 2009. (sumber data : AAJI , 2010)

Namun menurut pengamatan saya, ruang lingkup asuransi hanya meliputi kalangan masyarakat tertentu seperti pendapatan ekonomi yang baik atau daya beli yang baik, tingkat pengetahuan / pendidikan, dan jangkauan perusahaan asuransi tentunya serta faktor kebudayaan berasuransi.

Untuk faktor yang terakhir disebutkan nampaknya harus ada solusi yang lebih mengena. Sebab Indonesia ternyata bukanlah termasuk negara yang memiliki sejarah asuransi yang cukup baik, dimana tingkat kepercayaan (trust) dari masyarakat masih belum terlalu tinggi. Untuk itu perlu ada pembudayaan dalam berasuransi.

Caranya adalah dengan melakukan promosi yang melingkupi berbagai macam latar belakang masyarakat. Kemudian melalui sarana pendidikan, khususnya pendidikan tinggi kepada para mahasiswa. Atau pemerintah dapat melakukan “pemaksaan” dalam membangun budaya berasuransi dengan memberlakukan suatu aturan hukum sebagaimana teori Law as a tool of social engineering oleh Roscoe Pound.

Bahan Bacaan

  1. Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, 2001. Jakarta : Sinar Grafika
  2. Hermawan Darmawi, Manajemen Asuransi, 2000. Jakarta : Bumi Aksara
  3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, 1986. Jakarta : PT Intermasa
  4. dan berbagai Peraturan Perundang – Undangan
Categories: Asuransi, Tulisan Saat S1 Ilmu Hukum | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: